Hampir dua pekan lamanya saya menjelajah lima propinsi di Tanah Air. Berawal dari kehadiran saya dalam ulang tahun ke-66 Harian Kedaulatan Rakyat (KR) di Jogjakarta, 27 September 2011, hingga berada di Lombok selama empat hari untuk mengadakan workshop public relations pada 5 – 7 Oktober lalu.Ulang tahun KR menjadi sangat bermakna, karena inilah salah satu koran tertua di republik yang masih bertahan dan menjadi pemimpin pasar di wilayah Jogjakarta dan sekitarnya hingga kini. Walaupun belakangan, eksistensi KR mulai terusik oleh kehadiran koran-koran baru di Jogjakarta.
Persaingan bisnis koran di Jogjakarta belakangan memang mengeras sejak terbitnya Harian Tribun Jogja milik Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Tribun Jogja yang membandrol harga eceran Rp 1.000/eksemplar, bahkan dikeluhkan para pelaku industri suratkabar di Jogjakarta akan mengganggu iklim persaingan bisnis koran di wilayah tersebut. Disamping KR, di Jogjakarta kini beredar harian Bernas Jogja, Radar Jogja, dan Harian Jogja.
KR sendiri memiliki sejarah panjang dan unik. Koran ini dilahirkan dan dikelola hingga sekarang oleh dua keluarga besar –Keluarga Samawi dan Keluarga Wonohito– sebagai pemegang saham utama. Di luar kedua keluarga besar itu, memang masih ada sejumlah pemegang saham KR. Saat ini, keluarga Samawi tengah memimpin manajemen koran yang juga memiliki anak usaha Koran Merapi, Minggu Pagi, dan sebuah stasiun radio itu.
Dari 66 tahun usianya saat ini, hampir sepanjang masa itu pula KR menjadi pemimpin pasar bisnis suratkabar harian di Jogjakarta dan sekitarnya. Setahu saya, belum pernah dalam sejarah eksistensinya hingga sekarang, KR bergeser dari peringkat pertama sebagai koran terbesar di Jogjakarta. Survei pembaca terbaru yang dilansir Nielsen pada Juni 2011, juga menunjukkan jika pasar pembaca KR masih terbesar di Jogjakarta, bahkan menduduki peringkat kelima secara nasional (baca: 9 kota).
Dalam posisi seperti itu, KR toh masih merasa “terancam” dengan praktik jualan koran seribuan ala Tribun Jogja. Tak cuma KR yang merasa “terancam”. Dari diskusi ringan saya dengan para penerbit di Jogja, umumnya mereka juga terusik dengan strategi pemasaran ala Tribun tersebut. “Sampai kapan Tribun Jogja akan bertahan dengan harga seribuan di pasar eceran?” tanya seorang petinggi KR kepada saya suatu saat ketika saya sedang berada di Jogja. Saya menjawab singkat, saya kira sepanjang mereka masih merasa butuh dengan kebijakan itu, maka mereka akan bertahan dengan pola pemasaran demikian.
“Mudah-mudahan ini bukan cara kelompok Kompas hendak menghancurkan industri suratkabar di Jogjakarta,” harapnya lebih lanjut. “Saya kira tidak,” jawab saya pasti. Adalah sangat absurd jika KKG memiliki rencana terselubung untuk “mematikan” para pemain industri suratkabar di Jogjakarta maupun di seluruh Indonesia melalui bendera Tribun. Memang saat ini, situasi persaingan yang sangat keras di Jogjakarta, juga berlangsung di Bandung. Di “kota kembang” ini, beberapa petinggi harian Pikiran Rakyat juga sudah curhat dengan saya tentang sepak terjang Tribun Jabar yang dianggap tidak fair dalam berkompetisi di Jawa Barat. Salah satunya mematok harga Rp 1.000 di tingkat eceran.
Isu “koran seribuan” memang sangat sensitif belakangan ini. Kantor saya sendiri –Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat– tengah mengampanyekan perang melawan “perang harga” eceran dan harga iklan di industri media cetak. Tengah pekan ini, 13 Oktober 2011, sebuah diskusi besar tentang hal demikian, bakal digelar kantor saya di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers Lt. 1, mulai pk. 12.00 – 16.00 WIB.
Pertanyaan krisis sekarang adalah, ke mana arah persaingan koran yang dipicu “Koran Seribuan” ini akan bermuara? Saling menghancurkan satu sama lain? Atau sekadar mengulik pasar sang pemimpin pasar? Atau mungkin, sebuah test case bahwa koran anyar juga bisa punya eksistensi di samping koran pemimpin pasar?
Dalam sebuah obrolan kecil dengan CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, awal Januari 2011 lalu, saya menangkap kesan, KKG hendak melakukan tes pasar, bahwa memang masih ada potensi pasar yang bisa digarap di berbagai kota melalui kehadiran koran harian baru di kota-kota tersebut. Bahwa kemudian mereka menawarkan harga seribuan, tampaknya ini merupakan gimmick pemasaran belaka. Irfan Ramli, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) DKI Jakarta saat bertemu saya di bandara Adisutjipto, Jogjakarta, ketika hendak kembali ke Jakarta (28/9), lalu punya pendapat demikian. “Itu strategi pemasaran saja. Tak lebih dari itu,” katanya berkomentar soal harga seribuan Tribun Jogja dan Tribun Jabar.
Benarkah sekadar gimmy pemasaran belaka? Dan mengapa koran-koran eksisting di berbagai kota seperti kalang-kabut dengan ulah “koran seribuan” ala KKG? ***
