Sirikit Syah, memberikan pandangannya tentang buku Unesco.
Senin (26/10) sore itu, saya sangat bergegas untuk segera keluar dari hotel Millenium. Saya harus mengejar pesawat ke Surabaya yang terjadwal Pk. 18.00 WIB. Saat itu, saya baru saja usai menyampaikan presentasi di depan forum evaluasi tahunan Perpustakaan Nasional dalam rangka sosialisasi UU No. 4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Hhhhmmmm… seperti kebiasaan banyak orang di republik ini, presentasi saya mulai molor 1 jam dari jadwal semula yang pukul 14.00 WIB.
Presentasi itu pun saya lakukan dengan ngebut, karena –saya perkirakan– harus tuntas paling lambat pukul 16.00 WIB, agar cukup waktu buat saya untuk meluncur ke airport. Usai presentasi, lihat hasilnya di postingan sebelumnya (Menarik Penerbit Patuhi UU SSKCKR), beberapa peserta sempat mengajak saya berdiskusi. Bahkan, saya pun sempat bertemu delegasi dari Perpustakaan Daerah Istimewa Jogjakarta. Jadi serasa berada di “kampung halaman”, nich, pikir saya senyum-simpul.
Sayangnya, saya tak punya waktu banyak berdiskusi dengan teman-teman baru itu. Kartu nama pun saya berikan kepada sebagian dari mereka, untuk keperluan korespondensi lebih lanjut.
Singkat cerita, saya segera ngabur ke luar hotel mencari taxi untuk membawa saya ke Cengkareng. Ppppppffffffff…. Jam di tangan saya sudah menunjuk waktu 16.30 WIB. Uppppssssss…. “Pak, tolong ngebut dikit kalo bisa,” perintah saya kepada sang driver taxi.Daaaaaaaaannnnn…. Persis 30 menit jelang closing, saya pun sampai di depan counter check in GA di Soekarno-Hatta.
Sore itu saya harus terbang ke Surabaya untuk mengawal acara diskusi buku Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme terbitan Unesco yang diselenggarakan esok harinya (27/10) di hotel Sahid. Bersama seorang kawan dari kantor, akhirnya kami terbang ontime menuju Surabaya, yang ditempuh selama 70 menit dengan pesawat Boeing 737-800 NG milik Garuda Indonesia.
Oooooooooooooooo, maaaaaaannnnnnnnnn…!!! Perasaan lelah masih mendera tubuh, tapi sesampai Surabaya terasa hilang sudah. Surabaya, memang selalu membuat saya rindu. Kota Buaya itu kini sudah jauh sangat bersih ketimbang 5 tahun silam. Di setiap sudut kota, dengan mudah ditemui taman-taman kota yang terawat rapi. Itu semua tak lepas dari andil seorang perempuan bernama ibu Risma, mantan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya.
Pagi di Selasa (27/11) itu pun datang. Diskusi buku pun dimulai. Saya bertindak sebagai fasilitator sekaligus moderator dari awal hingga akhir. Salah satu aspek bahasan yang termuat dalam buku Panduan Manual Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jurnalisme terbitan Unesco, adalah ikhwal magang. Ketika mahasiswa jurnalistik sudah mencapai semester tertentu, maka seyogianya mereka harus magang di perusahaan pers, untuk mempraktikkan ilmu dan teori tentang jurnalisme yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Sayangnya, tidak mudah menjalani program magang saat ini di Indonesia. Mengapa demikian?
“Magang itu merepotkan, apabila tidak dikelola dengan sangat baik dari awal ketika pengajuan disampaikan oleh perguruan tinggi,” ujar M Ridlo ‘Eisy, Ketua Harian Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, mengomentari ikhwal magang ini. Menurut Ridlo, ketika sebuah perusahaan penerbitan pers menerima mahasiswa magang, perusahaan itu harus menyiapkan seorang redaktur untuk “mengawal” agar program magang tersebut menjadi terarah, sesuai target, dan terkelola dengan baik. Tapi, masih sedikit penerbit pers yang bisa memberikan layanan ideal program magang seperti itu.
Menurut mantan redaktur harian Pikiran Rakyat itu, persoalan yang masih dihadapi dalam magang janganlah dijadikan alasan untuk menghentikan program yang baik dan bahkan telah mendapat sorotan khusus dalam buku Unesco. “Kita harus mencari dan menemukan solusi permagangan jurnalistik yang bisa diakomodasi penerbit pers maupun lembaga perguruan tinggi jurnalistik,” imbunya.
Selain Ridlo, yang notabene merupakan bos saya, juga berbicara dalam forum diskusi yang sama adalah Zulkarimein Nasution dari Asosiasi Pendidikan Jurnalisme Indonesia (APJI), dan Sirikit Syah (Direktur Lembaga Konsumen Media Surabaya). Sekitar 25 peserta dari penerbit pers, organisasi wartawan, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, hadir dalam acara yang didukung oleh Unesco Indonesia. Diskusi ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang telah diselenggarakan kantor saya dan Unesco di Jakarta (20/10), dan akan diteruskan di Medan (18/11) serta Jogjakarta (25/11).
Zulkarimein banyak menyinggung tentang tiga bagian kompetensi yang harus dimiliki para jurnalis. Pada bagian pertama menyangkut standar profesional yang meliputi kemampuan meriset, mengajukan pertanyaan, mencatat secara akurat, ketrampilan berhitung, pengetahuan dasar tentang statistik dan metode survei, serta kemampuan menulis yang akurat, jernih, benar, padat, dan memikat. “Untuk memperoleh kompetensi itu, jurnalis dapat menggali inspirasi dari contoh-contoh karya jurnalis terbaru yang pernah dihasilkan di semua media,” ujarnya.
Sementara bagian kedua yang perlu dimiliki jurnalis adalah kemampuan untuk memberikan jawaban atau informasi yang sangat bermanfaat bagi pembaca secara cepat dan efisien. Dalam konteks ini, jurnalis harus bisa menjadi representasi publik. Adapun bagian terakhir menyangkut pemahaman dasar jurnalis mengenai sistem pemerintah di dalam negeri, konstitusi, sistem peradilan, proses politik, organisasi ekonomi, sosial, dan budaya.
Lengkap sudah prasyarat sebagai seorang jurnalis profesional bakal terpenuhi manakala seluruh aspek yang diungkapkan Zulkarimen mengutip isi buku Unesco ini mampu diwujudkan. Namun, salah satu masalah yang muncul dari perspektif standar kompetensi sebagaimana disampaikan Zulkarimein, adalah masih cukup rendahnya gaji jurnalis saat ini, sebagaimana diungkapkan Sukadi, dari mingguan Suara Bangsa, Nganjuk.
Merespons hal tersebut, Zulkarimein mengingatkan, bahwa tugas jurnalis memang tidak mudah dan penuh tantangan. Sungguh pun begitu, jurnalis harus tetap eksis sebagai pewarna masyarakat, pengawas kekuasaan, dan penyalur informasi yang sebenarnya kepada masyarakat.
Dari sekian banyak kandungan materi dalam panduan kurikulum besutan Unesco, Sirikit Syah mengusulkan penambahan mata kuliah seni dan sains pada semester awal perkuliahan. Ia menilai buku Unesco ini sangat berharga bagi perbaikan kurikulum pendidikan jurnalisme di Indonesia. Munculnya berbagai aliran baru dalam dunia jurnalisme –peace journalism, journalism of attachment, dan citizen journalism—menunjukkan bahwa kriteria atau nilai-nilai berita yang diajarkan tidak lagi memadai. “Ada banyak hal baru dalam perkembangan jurnalisme yang patut menjadi perhatian dalam proses pendidikan seperti empati kepada korban atau dilema hati nurani jurnalis,” pungkas Sirikit.
Jam 5 lewat 10 menit, berakhir sudah diskusi itu. Its time to relax, gumam saya. Eitssss….Ternyata, rencana hendak jalan-jalan ke jembatan Suramadu petang itu, harus batal demi hukum. Hehehehehee… Pasalnya, big bos kantor saya, Pak Dahlan Iskan, mengundang saya dan pak Ridlo untuk makan malam bersamanya di Graha Pena, markas besar Jawa Pos Grup. Seperti sudah menjadi kebiasaan, apabila saya dan pak Ridlo sedang berada di Surabaya dan Pak Dahlan juga berada di kota itu, beliau selalu mengundang kami untuk bersantap malam bersama. Dan…. Sejumlah cerita seru tentang perkembangan koran pun mengalir runtut dari bibir beliau. Hhhhhhhhmmmm…. Perut kenyang, ilmuku pun bertambah matang. Semoga…!!! ***
